Surabaya, 5 Februari 2024 – Sivitas akademika Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, dipimpin oleh Rektor Prof. Mulyanto Nugroho, menggelar deklarasi dan pernyataan sikap di Plasa Proklamasi. Dalam seruan kebangsaan bertajuk “Kampus Merah Putih untuk Indonesia, Damai Negeriku, Damai Bangsaku,” mereka mengekspresikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam pernyataan sikapnya, Rektor Untag Surabaya menyampaikan penolakan terhadap politik dinasti, intimidasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka menuntut pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta menegaskan pentingnya etika bernegara dan berpemerintahan.
“Di bawah pilar nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas kami, segenap sivitas akademika Untag Surabaya menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan,” seru Prof. Nugroho.
Prof. Nugroho juga menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi dan mengajak para pemimpin, termasuk presiden, agar menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama.
“Kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu,” ungkapnya.
Prof. Nugroho juga menuntut pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang dapat melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok. Selain itu, ia menekankan pentingnya mengembalikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menanggapi fenomena dan gejolak yang terjadi, Prof. Nugroho menilai adanya kemunduran dalam demokrasi, terutama dengan adanya keberpihakan ASN pada pemilu 2024 yang seharusnya dihapuskan.
“Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita melihat kemunduran tentang demokrasi kita sangat mundur. Dibanding tahun 98, kita lebih mundur lagi. Sehingga kita pada hari ini menanggapi fenomena itu, kita pada hari ini menyatakan petisi ini agar pemilu jurdil,” ujarnya.
Melalui pernyataan sikap ini, Sivitas Akademika Untag berharap dapat mencegah terjadinya politik dinasti di Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024. Mereka menegaskan bahwa Indonesia adalah milik bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok saja.
“Indonesia adalah miliknya bangsa Indonesia, satu bangsa. Tidak boleh hanya mengatasnamakan dan memenangkan satu kelompok. Itu yang harus dihindari. Mudah-mudahan suara dari sikap Untag Surabaya ini didengar oleh pemerintah, didengar semua rakyat sehingga harapan kita terjadi demokrasi pada 14 Februari 2024,” pungkas Prof. Nugroho.
Demikian informasi tentang UNTAG Surabaya Serukan Penolakan Politik Dinasti. Semoga artikel ini menambah wawasan pembaca setia sapulidi.id
